Semakin banyak negara yang memasuki masa darurat mengikuti semakin menyebarnya virus corona. Menariknya, walau bertetanggaan dengan sumber virus tersebut, Jepang tidak mengumumkan masa darurat. Akan tetapi akhirnya mereka juga melakukannya, dengan PM Abe Shinzou baru saja melakukan deklarasi keadaan masa darurat untuk negara Jepang, yang spesifiknya dilakukan untuk 7 prefektur Jepang.

Prefektur yang memasuki list masa darurat virus corona tersebut adalah Prefektur Osaka, Prefektur Hyogo, Prefektur Fukuoka, Prefektur Saitama, Prefektur Kanagawa, Prefektur Chiba, dan juga Prefektur Tokyo. Prefektur tersebut juga termasuk dalam top 9 prefektur yang memiliki kasus COVID-19 terberat di Jepang.

Masa darurat virus corona pada tujuh prefektur tersebut dikatakan akan berlangsung selama satu bulan sampai awal Mei, akan tetapi menurut Koike Yuriko sang gubernur kota Tokyo, deklarasi ini bisa berefek lebih lama lagi. Dan bicara soal gubernur, deklarasi ini memberikan beberapa kekuasaan pada gubernur prefektur.

Diantaranya menutup sekolah atau membatasi aktivitas toko dan tempat berkumpul, membangun fasilitas kesehatan tanpa persetujuan pemilik tanah, sampai mengambil alih persediaan medis. Gubernur juga dapat meminta penduduk untuk mengikuti tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi tak ada penalti juga bagi individu yang tak mengikutinya.

Ini sesuatu yang besar, karena deklarasi tersebut juga merupakan pertama kalinya masa darurat diisukan pada skala senegara Jepang. Abe sendiri juga merasa ragu mengisukannya, tapi akhirnya sang perdana menteri mengisukan hal tersebut atas nasehat yang diberikan oleh panel yang terdiri dari banyak ahli kesehatan.

Panel tersebut memperingati munculnya gejala serius virus corona seperti pneumonia, yang dialami komedian Shimura Ken. Mereka juga mencatat kalau angka kasus virus corona di Jepang semakin meningkat saja, dengan banyak kasus yang malah tidak dapat dideteksi, dan situasi ini benar-benar memberikan tegangan pada layanan kesehatan negara Jepang.

Abe tapi mengatakan walaupun begitu, ia tetap tidak berencana untuk benar-benar memerintahkan total lockdown agar dapat mempertahankan aktivitas ekonomi dan sosial sebisa mungkin, dengan transportasi umum, toko kebutuhan, dan servis esensial tetap dibuka.