Jepang seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara paling maju di dunia, masyarakat yang gila kerja dan kualitas
sumber daya manusia yang sudah tidak diragukan lagi. Budaya pantang menyerah dan kerja keras merupakan salah satu ciri dari bangsa ini. Bahkan Jepang merupakan salah satu dari kiblat-nya dunia terlebih dalam bidang teknologi. Mulai dari gadget, otomotif hingga robot super canggih. Semua itu sepadan jika melihat bagai mana kondisi masyarakat dan negara maju dan sejahtera hingga saat ini.

Namun dibalik semua itu, taukah kalian jika masih ada satu masalah diskriminasi yang mendarah daging, bahkan hingga saat ini? Walau tidak tampak mencolok namun perbedaan masih amat terlihat jelas terutama dalam urusan pernikahan dan pekerjaan terutama di wilayah Kansai.

Sejarah kaum “Eta”

Kaum “Eta” dalam masyarakat feodal Jepang adalah kaum yang menempati strata paling rendah dalam masyarakat. Bahkan mereka dianggap tidak layak menempati salah satu kasta yang ada. Pekerjaan kaum “Eta” adalah segala hal yang berkaitan dengan penyembelihan, algojo, urusan kematian, pengurus pemakaman, hingga penyamakan kulit adalah pekerjaan yang umum bagi kaum “Eta”.

Dalam agama Buddha dan Shinto (di Jepang) pekerjaan mereka termasuk dalam pekerjaan yang menjijikan/rendah. Maksudnya adalah pekerjaan seperti penyembelihan hewan, algojo, sebaiknya harus dihindari. Karena akan berakibat kurang baik bagi kita sendiri.

“Eta” secara hafalah berarti “orang-orang kotor/menjijikan”. Ini dikaitkan dengan pekerjaan mereka yang tersebut di atas. Oleh karena itu kaum “Eta” tidak boleh hidup bersama dengan “orang normal” dan harus tinggal di daerah buangan.

Diskriminasi Terhadap kaum “Eta”

  • Tidak boleh hidup berdampingan dengan kasta lain, jadi harus hidup di daerah terbuang.

  • Pekerjaan hanya yang tersebut di atas, namun positifnya pekerjaan-pekerjaan itu menjadi monopoli bagi kaum “Eta” hingga banyak dari kaum “Eta” yang berkecukupan.

  • Tidak berhak memiliki sawah. Positifnya lagi mereka jadi bebas pajak.

  • Tidak berhak beribadah di kuil yang umum, harus di tempat yang sudah disediakan khusus untuk mereka.

  • Penamaan dalam agama Buddha (di Jepang) acapkali dengan kata binatang, renda hati, hina, hamba, dan ekspresi menghina lainnya dalam huruf kanji.

  • Bila dihadapan orang dengan kasta yang lebih tinggi harus sopan dan merendah diri. Pada tahun 1869 bahkan dikatakan nilai orang “Eta” hanya 1/7 orang normal.

  • Tidak boleh menikah dengan orang berkasta.

 

Kaum Buangan Selain “Eta”

  1. Kaum “Hinin” (bukan manusia)

Definisi “Hinin”, serta status sosial mereka dan pekerjaan khas bervariasi dari waktu ke waktu, tapi biasanya mereka termasuk mantan narapidana dan gelandangan yang bekerja sebagai penjaga kota, pembersih jalan atau penghibur.

  1. Kaum “Kawaramono” (kering, orang sungai)

Beberapa kaum buangan juga disebut dengan “kawaramono” (kering, orang sungai) karena mereka tinggal di pinggiran sungai yang tidak bisa diubah menjadi tanah pesawahan.

  1. Kaum “Burakumin” (orang-orang pemukiman kecil)

Burakumin” adalah sebutan untuk orang Jepang yang merupakan keturunan kaum terbuang, terutama “Eta”, “Hinin” dan “Kawaramono”. Jadi secara hafalah “Burakumin” berarti orang-orang pemukiman kecil dimana hal ini merujuk pada pemukiman kaum “Eta” yang terpisah dari kasta lain dalam masyarakat feodal.

Istilah “Burakumin” ini secara de jure (legal) ada hingga dihapuskan sistem kasta di tahun 1871 seiring semangat persamaan di Era Restorari Meiji (mulai 1869), namun secara de facto hingga saat ini diskriminasi terhadap kaum “Burakumin” masih ada, walau tersamar. Masih sama persis seperti diskriminasi pada kaum “Eta”.

Di Osaka, Kyoto, Hyogo dan bahkan di Hiroshima, stigma masih ada. “Burakumin” dianggap biang kemelaratan, pengangguran, dan kriminal. Bahkan menurut pengakuan mantan anggota intelijen Jepang Mitsuhiro Sugnuma. Anggota Yakuza, 60% adalah “Burakumin” seperti Anggota dari Yamaguchi-gumi (Yakuza terbesar) 70% adalah kaum “Burakumin”, menurut David E. Kaplan dan Alec Dubro dalam bukunya yakuza: The Explosive Account of Japan’s Criminal Underworld.

Penyebab diskriminasi “Burakumin” yang sampai saat ini masih digunakan adalah registrasi keluarga Jepang (koseki). Dimana hukum Jepang mengharuskan semua rumah tangga Jepang untuk melaporkan kelahiran, pengakuan dari ayah, adopsi, gangguan dari adopsi, kematian, pernikahan dan perceraian warga Jepang ke otoritas lokal mereka, yang mengkompilasi catatan tersebut mencakup semua warga negara Jepang dalam yurisdiksi mereka. Nah dalam Koseki ini tercantum juga asal usul warga negara hingga jaman feodal dulu, sehingga setiap orang bisa dirunut berasal dari garis keturunan kasta apa sebenarnya. Dan akses ini sekarang hanya dapat diakses oleh pemerintah Jepang.

Pada 1975, sempat beredar daftar dalam buku Tokushu Buraku Chimei Soukan (Daftar Komprehensif Nama Daerah Buraku) yang dijual antara 5.000 – 50.000 yen. Umumnya pembeli adalah keluarga kolot dan perusahaan-perusahaan besar bahkan konon termasuk perusahaan Toyota, Nissan, Honda dan Daihatsu. Sekarang buku tersebut sudah dilarang beredar. Namun hingga saat ini keluarga dan perusahaan yang kolot diam-diam menyewa jasa penyelidikan asal-usul (walau ini juga kegiatan ilegal) dengan biaya yang mahal demi menghindari memilih kaum “Buraku” menjadi menantu, keluarga, atau pejabat perusahaan.